BAB I
Pancasila kajian sejarah perjuangan bangsa
Indonesia era kemerdekaan tahun 1945
Berpijak
dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan
makalah ini yaitu :
- Bagaimana nilai-nilai pancasila pada zaman sejarah?
- Bagaimana nilai-nilai pancasila sebelum kemerdekaan Indonesia?
- Bagaimana nilai-nilai pancasila pasca Indonesia merdeka?
- Bagaimana pancasila dalam era refornasi?
- Tujuan Penulisan
- Memahami pancasila secara lengkap dan utuh sebagai jati diri bangsa Indonesia.
- Untuk membentuk kehidupan suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup yang berlandaskan pancasila.
- Sebagai epistimologi dan kebenaran ilmiah.
BAB II
PEMBAHASAN
- Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Pra Sejarah
Ahli
geologi menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan jaman
tersier kira-kira 60 juta tahun yang silam. Baru pada jaman quarter yang
dimulai sekitar 600.000 tahun yang silam Indonesia didiami oleh manusia, dan
berdasarkan hasil penemuan fosil Meganthropus Paleo Javanicus, Pithecanthropus
Erectus, Homo Soloensis, Homo Wajakensis, serta Homo Mojokertensis.
Berdasarkan
artefak yang ditinggalkan, mereka mengalami hidup tiga jaman yaitu :
- Paleolitikum
- Mesolitikum
- Neolithicum
Inti
dari kehidupan bangsa Indonesia pada masaPra Sejarah hakekatnya adalah
nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu :
- Nilai Religi
Adanya
kerangka mayat pada Paleolitikum menggambarkan adanya penguburan,
terutama Wajakensis dan mungkin Pithecanthropus Erectus, serta dalam menghadapi
tantangan alam tenaga gaib sangat tampak. Selain itu ditemukan alat-alat baik
dari batu maupun perunggu yang digunakan untuk aktifitas religi seprti upacara
mendatangkan hujan, dll. Adanya keyakinan terhadap pemujaan roh leluhur juga
dan penempatan menhir di tempat-tempat yang tinggi yang dianggap sebagai tempat
roh leluhur, tempat yang penuh keajaiban dan slelebagai batas antara dunia
manusia dan roh leluhur.
Jelas
bahwa masa Pra Sejarah sudah mengenal nilai-nilai kehidupan religi dalam makna
animism dan dinamisme sebagai wujud dari religious behavior.
- Nilai Peri Kemanusiaan
Nilai
ini tampak dalam perilaku kehidupan saaat itu misalnya penghargaan terhadap
hakekat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap
manusia meskipun sudah meninggal. Hal ini menggambarkan perilaku berbuat baik
terhaap sesama manusia, yang pada hakekatnya merupakan wujud kesadaran akan
nilai kemanusiaan. Mereka tidak hidup terbatasdi wilayahnya, sudah mengenal
sistem barter antara kelompok pedalaman dengan pantai dan persebaran kapak.
Selain itu mereka juga menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain.
- Nilai Kesatuan
Adanya
kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia, sehingga muncul
kesamaan dalam kosa kata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori
perbandingan bahasa menurut H.Kern dan benda- benda kebudayaan Pra Sejarah Von
Heine Gildern. Kecakapan berlayar karena menguasai pengetahuan tentang laut,
musim, perahu, dan astronomi, menyebabkan adanya kesamaan karakteristik
kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika lautan juga
merupakan tempat tinggal selain daratan. Itulah sebabnya mereka menyebut
negerinya dengan istilah Tanah Air.
- Nilai Musyawarah
Kehidupan
bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah memiliki aturan
untuk kepentingan bercocok tanam, sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat
sosial.
Kehidupan
mereka berkelompok dalam desa-desa, klan, marga atau suku yang dipimpin oleh
seorang kepala suku yang dipilih secara musyawarah berdasarkan Primus Inter
Pares (yang pertama diantara yang sama).
- Nilai Keadilan Sosial
Dikenalnya
pola kehidupan bercocok tanam secara gotong-royong berarti masyarakat pada saat
itu telah berhasil meninggalkan pola hidup foodgathering menuju ke pola hidup
foodproducing. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya kearah perwujudan
kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada.
- Nilai-Nilai Pancasila Sebelum Kemerdekaan
Nilai-nilai
esensial Pancasila sebelum disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI nilainya
telah ada pada bangsayang terkandung Indonesia sejak zaman dahulu berupa :dalam
pancasilayaitu : Nilai – Nilai Adat Kemanusiaan Persatuan Kebudayaan Religius
Istiadat Ketuhanan Kerakyatan Keadilantelah dimiliki bangsa Indonesia sejak
bangsa Indonesia melaluiproses sejarah yang cukup panjang , yaitu pada zaman
Batu.Kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia mulai tampakpada abad ke VII
ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya, Airlangga dan Majapahit serta
kerajaan-kerajaan lainnya.
Indonesia
memasuki zaman sejarah pada tahun 400M, dengan ditemukannya prasasti 7 Yupa .
Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberikan
sedekah kepada Brahmana dan para Brahmana membangun Yupa itu sebagai tanda
terima kasih kepada Raja yang dermawan. Sosial Masyarakat Kutai yang membuka
zaman sejarah Politik Indonesia pertama kalinya Kerajaan, menampilkan
nilai-nilai Kenduri, berupa : SedekahKetuhanan Brahmana.
Pada
abad ke VII muncullah sebuah kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya,
dibawah kekuasaan wangsa Syailendra . Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan
Bukit. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dan
pegawai Raja yang disebut Tuha An Vatakvurah sebagaipengawas dan pengumpul
semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang
dagangannya.Demikian pula dalam sistem pemerintahannya kerajaan dalam
menalankan sistem pemerintahannya tidak dapat dilepaskandengan nilai Ketuhanan.
Sedangkan agama dan kebudayaandikembangkannya dengan mendirikan suatu
Universitas agama Buddha.
Sebelum
kerajaan Majapahit, muncul kerajaan- kerajaan yang memancangkan nilai-nilai
Nasionalisme. Muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara
silih berganti. Di Kerajaan Isana, Jawa Tengah muncul Kerajaan Kalingga (abad
ke Darmawangsa, VII) dan Sanjaya pada (abad ke VIII) . dan Airlangga. Raja
Airlangga Membangun bangunan Keagamaan dan Asrama sebagai sikap toleransi dalam
beragama Membuat Hubungan dagang dan kerja sama dengan Benggala, Chola dan1037,
Raja Airlangga Champa yg membuat tanggul 1019 , para pengikutnya , rakyat,
menunjukkan nilai-nilai dan waduk demi dan para brahmana bermusyawarah dan kemanusiaan
keseahteraan memutuskan untuk memohon pertanian Rakyat, Airlangga bersedia
menjadimerupakan nilai – nilai Raja sebagai nilai-nilai sila ke IV. sila ke V.
Pada
tahun 1293, berdirilah keraaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada
pemerintahan Raja Hayamwuruk.Pada waktu itu, agama Hindu dan Budha hidup
berdampingan dalam satu Kerajaan, bahkan salah satu bawahan kekuasaannya yaitu
Pasai justru memeluk agama Islam. Toleransi positif dalam beragama dijunjung
tinggi sejak masa bahari yang telah silam. Majapahit menjulang dalam arena
sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai- nilai yang diangkat
dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun , sinar
kejayaan Majapahit berangsur-angsur mulai memudar dan akhirnya mengalami
keruntuhan dengan “Sinar Hilang Kertaningbumi” pada permulaan abad ke XVI
(1520).
Pattimura
di Maluku Akhir abad ke XVI , Belanda Abad XVII , pada awalnya (1817) datang ke
Belanda menguasai daerah-daerah yang Indonesia. strategis dan kaya akan Baharuddin
di hasil rempah-rempah Palembang (1819) Imam Bonjol di Minangkabau (1821- 1837)
Namun kedudukannya semakin diperkuat dengan kekuatanPangeran Diponegoro di
militerJawa Tengah (1825-1830) Melihat praktek-praktekJelentik , Polim, Teuku
Tjik penjajahan Belanda tersebut di Tiro, Teuku Umar maka meledaklah perlawanan
rakyat di berbagai wilayah dalam perang Aceh Nusantara, antara lain : (1860)
Pada
abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakanAdapun di
Indonesia , kebangkitan dunia Timur denganbergolak lah kebangkitan suatu
kesadaran akan kekuatannyakesadaran akan berbangsa sendiri.yaitu kebangkitan
Nasionaldipelopori olehdr. Wahidin Sudirohusododengan Budi Utomo-nya. Budi
Utomo yang dididirikan pada 20 Mei 1908, dan inilah yang merupakan pelopor
pergerakan Nasional, sehingga segera setelah itu muncullah
organisasi-organisasi pergerakan lainnya.
Jepang
masuk ke Indonesia dengan propaganda“Jepang Pemimpin Asia, Jepang saudara
tuabangsa Indonesia” . Agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia ,
pemerintahan Jepang menjanjikan Indonesia Merdeka kelak di kemudian hari. Pada
tanggal 29 April 1945 , Jepang memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa
Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa “ kemerdekaan tanpa
syarat” sebagai realisasi janji-janji tersebut maka dibentuklah suatu badan
yang bertugas untuk menyelidiki usaha- usaha periapan kemerdekaan bangsa
Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI).
Sidang
ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 , pada tanggal 29 Mei
1945, dalam pidato Muh. Yamin, beliau mengusulkan calon rumusan dasar negara
negara Indonesia sebagai berikut : Pada tanggal 31 Mei1945, dalam pidato Prof.
Dr. Peri Peri Peri Supomo mengemukakan Kebangsaan Kemanusiaan Ketuhanan
teori-teori negara sbb : Teori Negara Perseorangan(Individualis), Paham Negara
Peri Kesejahteraan Kelas ( Class Theory), Paham Kerakyatan Rakyat Negara
Integralistik. 5 Prinsip sebaga Dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam agar diusulkan agar dinamakan pidato Ir.
Soekarno mengusulkan Pancasila. Beliau juga mengusulkan dasar negara yang
terdiri atas 5 bahwa Pancasila adalah sebagai prinsip . Nasionalisme
(Kebangsaan dasar filsafat negara dan Indonesia), Internasionalisme (Peri
pandangan hidup Bangsa Kemanusiaan) , Mufakat (Demokrasi) , Indonesia.
Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan YME (Ketuhanan yang berkebudayaan) .
Pada
tanggal 22 Juni 1945, Ir. Soekarno mengadakan pertemuanuntuk membentuk panitia
kecil yang terdiri atas sembilan orang dan dikenal dengan s ebutan Panitia
Sembilan. Panitia ini mencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau
persetujuan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Pada tanggal 11 Juli
1945 keputusan penting dalam rapat BPUPKI kedua adalah menghendaki Indonesia
Raya yangsesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesiayang pada
bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan dan
Morotai yang masih dikuasai Jepang. Pada tanggal 14 Juli badan penyelidik
bersidang lagi dan melapirkan hasil pertemuannya terdiri atas susunan UU yang
terdiri dari 3 bagian .
Pada
tanggal 16 Agustus 1945, diadakan pertemuan di Pejambon , Jakarta. Dan
diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah , maka Soekarno dan Hatta
setuju untukdilaksanakannya proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di
Jakarta. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jl.Pegangsaan Timur 56
Jakarta, pada hari Jum’at pukul 10.00 WIB, Bung Karno dengan didampingi Bung
Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat.Sehari setelah proklamasi
kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang
pertama, dilanjutkan dengan sidang PPKI kedua, ketiga dan keempat.
Masa
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Setelah proklamasi kemerdekaan 17
agustusMaklumat Wakil presiden No. X 1945 ternyata bangsa Indonesia masih
tanggal 16 Oktober 1945 menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan
kembali kekuasaan Belanda di Maklumat Pemerintah tanggal 3 Indonesia, yaitu
pemaksaan untuk mengakui November 1945 pemerintah NICA. Untuk melawan
propaganda Belanda , Pemerintah RI mengeluaran tiga buah maklumat Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945 yakni :Keadaan demikian telah membawa
ketidakstabilan di bidangPolitik. Akibat penerapan sistem parlementer tersebut
makapemerintahan Negara Indonesia mengalami jatuh bangun kabinetsehingga
membawa konsekuensi yang sangat serius terhadapkedaulatan Negara Indonesia saat
ini.
- Nilai-Nilai Pancasila Pasca Indonesia Merdeka
Latar
belakang kehidupan para penggali Pancasila, interaksinya dengan masyarakat dan
suasana kebatinan kolonialisme yang dihadapi kemudian diabstrasikan dalam
rumusan-rumusan konsep mengenai (kemungkinan) dasar bernegara. Adu konsep
meniscayakan diskusi dalam sidang BPUPKI untuk menghasilkan rumusan Pancasila,
selain dimunculkannya istilah Pancasila, dialog terjadi berkaitan dengan
perumusan dasar negara untuk negara yang (akan) merdeka. Pancasila dalam
perumusannya mengalami pergumulan terutama berkaitan dengan sila atau nilai
mengenai ketuhanan. Perumusan nilai ketuhanan yang kemudian dikenal dengan sila
pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang rumusan awalnya merupakan
konsekuensi dari mayoritas tokoh muslim yang berada dalam BPUPKI. Dan
pergumulan rumusan akhir nilai ketuhanan, oleh Soepomo dikatakan sebagai
penyelesaian yang merupakan akibat gentlemen agreement antara
kelompok nasionalis dan kelompok agama.
Pancasila
yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
sah menjadi dasar negara Indonesia (baru). Pasca kemerdekaan, aktualisasi
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seolah mengalami kemorosotan.
Kemerosotan dimaksud bahwa diskusi untuk merefleksi dasar negara Indonesia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mendapatkan ruang yang cukup.
Kondisi tersebut disebabkan fokus kehidupan berbangsa diarahkan pada
mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi agresi colonial. Meski demikian,
terdapat kondisi yang menarik ketika terjadi pergolakan politik di Indonesia,
Pancasila tidak mengalami pergeseran dalam setiap konstitusi yang dihasilkan
sebagai respon atas pergolakan politik. Artinya tidak ada usaha untuk mengganti
Pancasila sebagai dasar negara yang diletakkan pada saat persiapan (tanggal)
kemerdekaan Indonesia.
Pancasila
‘dibangunkan’ dari tidur panjangnya ketika Indonesia mengalami berbagai
pergolakan politik ketika Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan pasca
tahun 1965. Pengalaman instabilitas politik dan kemorosotan ekonomi menjadi
dalih bagi Soeharto untuk memulihkan pasca gejolak politik menggunakan
Pancasila basis legitimasi penggunaan kekuasaan. Soeharto menggunakan istilah
Demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan kuat, bahwa dirinya adalah seorang
yang memegah teguh Pancasila. Namun dalam praktek penggunaan kekuasaannya,
Pancasila sekedar menjadi teks tertulis yang mati dan melahirkan jurang pemisah
antara teks dan kenyataan. Sila-sila Pancasila hanya menjadi alat indoktrinasi
atau propaganda untuk memberi efek takut bagi para penentang kebijakan
pembangunan yang dilakukan.
Pancasila
menjadi kedok penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru. Tameng legitimasi
bagi berbagai hal untuk melaksanakan pembangunan, menghasilkan keserakahan dan
aneka pelanggaran yang menjauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Meski stabilitas politik tercapai dan pembangunan ekonomi dapat
teraih, namun kebebasan dan hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi
dilaksanakan berdasarkan tafsir sepihak hanya untuk memuaskan dahaga kekuasaan
dan melanggengkannya. Kebebasan dibatasi dan melahirkan tekanan politik bagi
aktivis demokrasi yang menghendaki partisipasi politik dalam proses
pembangunan. Dimana pembangunan dilakukan dengan melanggar HAM warga negara,
dan negara bergeming untuk mempertimbangkan manusia/warga negara yang menjadi
korban pembangunan yang diatasnamakan dengan Pancasila.
Gugatan
terhadap pelaksanaan Pancasila versi Orba mengalami puncaknya pada Mei 1998.
Dipicu oleh krisis ekonomi, gerakan mahasiswa dan kekuatan anti Soeharto
memaksa lengser keprabon dan menyerahkan kursi kepresiden kepada wakilnya.
Pelanggaran HAM dan keterbatasan partisipasi politik yang berkelindan dengan
krisis moneter melahirkan semangat perjuangan anti Soeharto yang memerintah
tidak dengan demokratis. Kebebasan (politik) yang diperjuangkan dan berhasil
pada tahun 1998 harus mampu menyuburkan internalisasi dan aktulaisasi
nilai-nilai Pancasila. Membuka kembali ruang diskursus untuk mendalami semua
gagasan yang terkandung dalam Pancasila, dan meletakkannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Menempatkan
Pancasila kembali dalam diskursus keseharian akan dipandang sebagai alien karena
stigma negative Pancasila dari hasil penafsiran Pancasila yang sepihak pada
masa orde baru. Tafsir ulang yang tidak sekedar partisipatif yang dimotori oleh
negara/pemerintah, melainkan pemahaman dari hasil deliberasi dalam
mengartikulasi nilai-nilai Pancasila. Kebebasan politik yang sudah digenggam
dalam manifestasi partisipasi politik dan otonomi daerah harus diarahkan untuk
memperkuat basis pemikiran mengenai Pancasila. Pancasila yang tidak hanya
didasarkan pada tafsir penguasa seperti dipraktekkan selama ini, melainkan
menggali kembali nilai-nilai Pancasila yang berkembang di masyarakat. Sehingga
Pancasila terus mengalami artikulasi dalam kehidupan keseharian dan tetap
membumi, tidak teralienasi dari nilai-nilai (yang masih) dianut oleh masyarakat
Indonesia
Supersemar
dan kebangkitan Soeharto
Kelahiran
Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)
Di kemudian hari, Supersemar diketahui memiliki beberapa
versi. Gambar ini merupakan Supersemar versi Presiden.
Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966,
yang kemudian menjadi dasar legalitasnya.[1] Orde Baru
bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan
negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1]
Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa
pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh
Presiden Soekarno sedang berlangsung.[4] Di tengah acara, ajudan presiden
melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.[1] Untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang
kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat
menuju Istana Bogor, didampingi oleh
Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam II Chaerul Saleh.[4] Leimena sendiri
menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.[4]
Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor
Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal
M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan
Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta
izin menghadap presiden.[4] Segera setelah
mendapat izin, di hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor
dengan tujuan melaporkan kondisi di ibukota Jakarta meyakinkan Presiden
Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga.[4] Namun, mereka juga
memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.[4]
Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan
surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri
Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin
keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan
negara Republik Indonesia.[4] Perumusan surat
perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor
Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir
Machmud, dan Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan
Pengawal Presiden Cakrabirawa.[4] Surat perintah
inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau
Supersemar.[4]
Pemberangusan
Partai Komunis Indonesia
Letnan Jenderal Soeharto
Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas
Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12
Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan
bagi Partai Komunis
Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya
untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.[4] Keputusan ini
kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS
No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.[5] Keputusan
pembubaran Partai Komunis
Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan
salah satu realisasi dari Tritura.[5]
Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang
menteri yang dinilai tersangkut dalam Gerakan 30
September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden
No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.[5] Ia kemudian
memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga
legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang
yang dianggap terlibat Gerakan 30
September.[5] Keanggotaan Partai Komunis
Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur.[5] Peran dan
kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas
presiden, bukan sebaliknya.[6] Di DPRGR sendiri,
secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan.[5] Soeharto juga
memisahkan jabatan pimpian DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan
DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.[5]
Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah
Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:
2
Ketetapan MPRS No.
X/MPRS/1966mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.[7]
5
Ketetapan MPRS No.
XIX/MPRS/1966tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.[7]
6
Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di
Indonesia.[7]
7
Ketetapan MPRS No.
XXV/MPRS/1966tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis
Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.[7]
Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal
tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat
(tritura), yaitu pembubaran Partai Komunis
Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis
Indonesia.[7]
Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis
Indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa.[8] Pembantaian ini
tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang
dipersenjatai.[8] Selain kader,
ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga
ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis
Indonesia.[8] Sebagian
diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku.[9] Pada tanggal 30
September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis
Indonesia sebagai organisasi yang keji.[2]
Pembentukan
Kabinet Ampera
Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto
dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang
diberi nama Kabinet Ampera.[10] Tugas utama
Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik,
atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet
Ampera.[10] Program kerja yang
dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya
Kabinet Ampera, yaitu:[10]
·
memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang
sandang dan pangan;
·
melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti
tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
·
melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
·
melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan
antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun
pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal
Soeharto.[10] Akibatnya, muncul
dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas
politik saat itu.[10]
Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun
kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan.[3] Kalangan militer,
khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan
kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia.[3] Mengalirnya
bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran
bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.[3]
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi
konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan
kepada Jenderal Soeharto.[10] Penyerahan ini
tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI
Tanggal 20 Februari 1967.[10] Pengumuman itu
didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden
berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang
jabatan presiden.[10] Pada 4 Maret 1967,
Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR
mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan.[10] Namun, pemerintah
tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan
kekuasaan tetap konstitusional.[10] Karena itu,
diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang
akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia
hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.[10]
Kebijakan
ekonomi
Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi
kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.[11] Kemerosotan
ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan
perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi
yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang
terjadi di akhir pemerintahan Soekarno.[11]
Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru
membuat program jangka pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang
diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi,
peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.[12] Program jangka
pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan
stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat.[12]
Mulai tahun 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan
untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan
Lima Tahun (Repelita).[12] Repelita pertama
yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana
penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi.[12] Pembangunan sektor
pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun
sektor-sektor lain.[12] Pembangunan antara
lain dilaksanakan dengan membangun prasana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan
pembiayaan, dan kredit perbankan.[12] Petani juga
dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi.[12]
Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari
rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80
dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada
akhir Repelita I pada tahun 1974.[12] Repelita II
(1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan
ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada
sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.[12] Pada tahun 1984,
Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan
salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.[12] Fokus Repelita IV
(1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan
di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri
khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri
pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin
industri.[13]
Swasembada
beras
Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan
fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan
adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik.[14] Sektor ini
berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian
seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis.[14] Pemerintah juga
memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama
Bulog (Badan Urusan Logistik).[14]
Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil
pertanian meningkat tajam.[14] Pada tahun 1962,
misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton.[14] Jumlah ini
berhasil ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992,
yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg
per jiwa.[14] Prestasi ini
merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu
negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.[14]
Pemerataan
kesejahteraan penduduk
Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi
dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan
kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga
berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan
sederhana.[14] Strategi ini
dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita.[15] Berkat usaha ini,
penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15%
pada tahun 1990-an.[15] Pendapatan
perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun pada tahun
1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun pada tahun 1993.[14]
Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya
peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an
menjadi 61 tahun di 1992.[14] Dalam kurun waktu
yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000
kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup.[14] Jumlah penduduk
juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB).[14] Selama dasawarsa
1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun
1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun.[14]
Penataan
Kehidupan Politik
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta
stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah
mengeluarkan kebijakan:[butuh rujukan]
8
Membubarkan Partai Komunis
Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No
IX/MPRS/1966
10
Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri
yang dianggap terlibat Gerakan 30
September 1965.
Penyederhanaan
Partai Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang
pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan
dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial
politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada
kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial
politik itu adalah:[butuh rujukan]
12
Partai Demokrasi
Indonesia(PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba,
IPKI, dan Parkindo
Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan
pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah
memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena
adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman
Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
Pemilihan
Umum
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan
enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap
Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu
memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.[butuh rujukan] Pada Pemilu 1997
yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh
74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan
perolehan 27 kursi.[butuh rujukan] Sedangkan PDI
mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR.
Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng
tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno
Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan
Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan
bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.[butuh rujukan] Apalagi Pemilu
berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam
kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu
saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971
sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di
MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto
menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde
Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban,
rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat
persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.[butuh rujukan]
Peran
Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling
penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang
fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran
ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya
pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah
tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan
adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara
pengangkatan tanpa melalui Pemilu.[butuh rujukan] Pertimbangan
pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai
stabilitator dan dinamisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan
ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah
melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah
ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika
menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah Gerakan 30
September, yang melahirkankan Orde Baru.
Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri.[16] Banyak perwira,
khususnya mereka yang berusia muda, menganggap bahwa sistem ini mengurangi
profesionalitas ABRI.[16] Masuknya
pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu
mempelajari strategi militer berkurang.[16]
Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan
negara Asia Tenggara lainnya.[16] Saat itu, hanya
ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk Polisi yang kala itu masih menjadi bagian
dari ABRI.[16] Angka ini, yang
hanya mencakup 0,15 persen dari total populasi, sangat kecil dibanding
Singapura (2,06%), Thailand (0,46%), dan Malaysia (0,68%).[16] Pendanaan yang
didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar 1,96% dari total PDB,
sementara angkatan bersenjata Singapura mendapatkan 5,48% dan Thailand 3,26%.[16] Selain itu,
peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga sedikit; ABRI hanya memiliki 100
tank besar dan 160 tank ringan.[16]
Pedomanan
Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk
menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan
Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).[butuh rujukan] Untuk mendukung
pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4
secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan
membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman
yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan
dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan
tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah
Orde Baru.[butuh rujukan] Sehingga sejak
tahun 1985 pemerintah
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua
bentuk organisasi tidak boleh
menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas
tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan
Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem
sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru,
dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila.
Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri
Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki
kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.[butuh rujukan]
Penataan
Politik Luar Negeri
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang
bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang
menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan
nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.[butuh rujukan]
Kembali
menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB
dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia
selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.[butuh rujukan] Kembalinya
Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya
bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa
sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah
negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat
renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.
Normalisasi
Hubungan dengan Negara lain
Pemulihan
Hubungan dengan Singapura
Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman, hubungan
Indonesia dengan Singapura berhasil
dipulihkan kembali.[butuh rujukan] Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota
pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.[butuh rujukan] Lalu pemerintah
Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan
diplomatik dengan Indonesia.
Pemulihan
Hubungan dengan Malaysia
Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan
Indonesia-Malaysia
Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai
dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang
menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian
tersebut adalah:[butuh rujukan]
14
Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali
keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi
Malaysia.
15
Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan
hubungan diplomatik.
16
Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan
dihentikan.
Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan
persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta
oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).
Pembekuan
Hubungan dengan RRT
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia
membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan
dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30
September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut.[butuh rujukan] Selain itu
pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan
orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Besar
Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan
kepada tokoh-tokoh Gerakan 30
September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya
kembali Partai Komunis Indonesia. Melalui media
massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober
1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.[butuh rujukan]
Penataan
Kehidupan Ekonomi
Stabilisasi
dan Rehabilitasi Ekonomi
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah
Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:
17
Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan
pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.[butuh rujukan]
18
MPRSmengeluarkan garis
program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan
rehabilitasi.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan
ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud
dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga
barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan
secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah
pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi
ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu
pada Ketetapan MPRS tersebut adalah:
19
Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor
yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan
ekonomi tersebut adalah:
·
Rendahnya penerimaan negara.
·
Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
·
Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
·
Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang
berorientasi pada kebutuhan prasarana.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut,
maka pemerintah Orde Baru menempuh cara:[butuh rujukan]
23
Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi
pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan
menghitung pajak orang.
24
Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif
dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.
Program stabilsasi ini dilakukan
dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung
laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik
melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah
mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak
harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.
Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga
bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan
pemerintah.[butuh rujukan]
Program rehabilitasi dilakukan dengan
berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama sepuluh tahun terakhir masa
pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada
prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan
perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan
kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga negara tidak dapat
melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.[butuh rujukan]
Kerjasama
Luar Negeri
26
Pertemuan Tokyo
Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah,
pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar,
yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta
negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia.
Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan
dengan negara-negara kreditor di Tokyo.[butuh rujukan] Pemerintah
Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia
akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk
mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara
kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut:[butuh rujukan]
·
Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran
tahunan yang sama besarnya.
·
Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
·
Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip
nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau
tujuan kredit.
27
Pertemuan Amsterdam
Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan
Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan
syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental
Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk
memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi
ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan.[butuh rujukan] Di samping
mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga telah berusaha
mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama.[butuh rujukan] Melalui pertemuan
tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.
Pembangunan
Nasional
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia,
maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan
pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu
direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka
Panjang.[butuh rujukan] Pambangunan Jangka
Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita
memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun.
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang
tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:[butuh rujukan]
·
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
·
Meningkatkan kesejahteraan umum
·
Mencerdaskan kehidupan bangsa
·
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan
pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur
Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua
lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi
Pembangunan adalah :[butuh rujukan]
·
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
·
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
·
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
·
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya
pangan, sandang dan perumahan.
·
Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan
kesehatan
·
Pemerataan pembagian pendapatan.
·
Pemerataan kesempatan kerja
·
Pemerataan kesempatan berusaha
·
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,
khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
·
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah
Tanah Air
·
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
29
Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pembangunan
nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan
Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program
Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah
melaksanakan enam Pelita yaitu:[butuh rujukan]
o
Pelita I
Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa
Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan,
sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai
dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan
bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil
pertanian.[butuh rujukan]
o
Pelita II
Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah
tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan
rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup
berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir
Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II
inflasi turun menjadi 9,5%.[butuh rujukan]
o
Pelita III
Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984.[butuh rujukan] Pelaksanaan Pelita
III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan
adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.
o
Pelita IV
Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor
pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung
pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi.[butuh rujukan] Untuk
mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan
kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.
o
Pelita V
Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada
sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada
pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun.[butuh rujukan] Posisi perdagangan
luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor
lebih baik dibanding sebelumnya.
o
Pelita VI
Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini
ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian,
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor
ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan.[butuh rujukan] Namun pada periode
ini terjadi krisis moneter yang melanda
negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik
dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan
terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Warga
Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967,
warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan
kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus
hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski
kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari
komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan
berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan
bahasa Mandarin.[butuh rujukan] Mereka pergi
hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi
izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan
untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang
diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian
artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh
militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia
bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan
pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang
populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat
Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.[butuh rujukan] Padahal, kenyataan
berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu
bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat
mengharamkan perdagangan dilakukan[butuh rujukan].
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis.
Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan
keselamatan dirinya.[butuh rujukan]
Konflik
Perpecahan Pasca Orde Baru
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan
persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan
kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah
meningkatkan transmigrasi dari daerah yang
padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.[butuh rujukan] Namun dampak
negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya
marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk
pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa
program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah,
meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Pada awal Era Reformasi konflik laten ini
meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik
Madura-Dayak di Kalimantan.[17] Sementara itu
gejolak di Papua yang dipicu oleh
rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber
alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.
Kelebihan
sistem Pemerintahan Orde Baru
30
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968
hanya AS$70 dan pada 1996
telah mencapai lebih dari AS$1.565[butuh rujukan]
34
Sukses swasembada pangan
35
Pengangguran minimum
36
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
37
Sukses Gerakan Wajib Belajar
38
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
39
Sukses keamanan dalam negeri
40
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
Kekurangan
Sistem Pemerintahan Orde Baru
·
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
·
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya
kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena
kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
·
Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena
kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
·
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para
transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada
tahun-tahun pertamanya
·
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan
yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
·
Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama
masyarakat Tionghoa)
·
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
·
Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara
lain dengan program "Penembakan Misterius"
·
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke
pemerintah/presiden selanjutnya)
·
Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit
penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena
tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.[butuh rujukan]
·
Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu
sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
·
Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset
kekayaaan negara dipegang oleh swasta
·
Dan lain sebagainya
Krisis
finansial Asia
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan
dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial
Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50
tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin
jatuh.[butuh rujukan] Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan
perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para
mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa
yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk
masa bakti ketujuh.[butuh rujukan] Soeharto kemudian
memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi
presiden ketiga Indonesia.
Pasca-Orde
Baru
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde
Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".[butuh rujukan] Masih adanya
tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi
ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum
berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut
sebagai "Era Pasca Orde Baru".
Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era
Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.[butuh rujukan] Hal ini tak lepas
dari peran Habibie yang berhasil
meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan
zaman.
REFORMASI
Era Pasca Soeharto atau Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada
pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Latar
belakang
Krisis finansial
Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan
semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan
pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi
mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Sistem pemerintahan padamasareformasi
Sumber
: http://sejarahindonesiaa.blogspot.com/2013/02/runtuhnya-pemerintahan-orde-baru-dan.html & http://hitamandbiru.blogspot.com/2011/01/perbandingan-sistem-pemerintahan.html
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era
reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang
transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di
bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah
bersifat demokratis.
Selain itu pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan
pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja
yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun
unjuk rasa atau demonstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau
lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak
kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut.
Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR
mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75 orang menjadi 38 orang. Langkah ini
yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan
Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999
Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian
Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di
bidang hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang
di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi
hukum mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena
reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan
oleh masyarakat.
Presiden Habibie mencabut lima paket undang-undang tentang politik.
Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru.
Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan
ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain
undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD.
Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk
berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang
politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112
partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian
banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum
tahun 1999. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik
diberlakukan cukup ketat. Setalah perhitungan suara berhasil diselesaikan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih
suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai
Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.
Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan
MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan
sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan
menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi ketua DPR. Sedangkan pada Sidang
Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR
melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolah, 322 menerima, 9 absen dan 4
suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat
untuk mencalonkan diri mejadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini
mengakibatkan munculnya tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi
yang ada di MPR yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan
Yuhsril Ihza MAhendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra
mengundurkna diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam
pemilihan itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnopoutri. Dari hasil
pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih
menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan
Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekaroputri dan Hamzah Haz. Pemilihan
Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian
pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden
Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menduduki jabatan sebagai Presiden Republik
Indonesia tidak sampai pada akhir masa jabatannya. Beliau menduduki jabatan
sampai tahun 2001 dikarenakan munculnya ketidakpercayaan parlemen padanya.
DPR/MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden
Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa
kekuasaan Megawati berakhir pada tahun 2004.
Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting dalam
sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia.
Pada pemilihan umum ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden
Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia
untuk masa jabatan 2004-2009.
Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi
Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997,
perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan
pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji
dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat
karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan disisi
lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan
gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan
yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran,
sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pegangguran
dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah sosial
dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin
maraknya tindakan-tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah
dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru
yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah
berusaha menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur
tersebut.
Kondisi
Ekonomi Masyarakta Indonesia
Sejak berlangusngnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi
Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan
kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Ada beberapa
hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian
Indonesia diantaranya :
a. Merekapitulasi perbankan
b. Merekonstruksi perekonomian Indonesia
c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
d. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp 10.000,-
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang
disyaratkan IMF
Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga
memperhatikan harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan
Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila
pendapatan petani meningkat, maka permintaan pertanian terhadap barang non
pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian akan member
semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.
Pihak pemerintah telah berusaha ntuk membawa Indonesia keluar dari
krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh
sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap
berdasarkan skala prioritas.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan
sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era
Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di
jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang
mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi
atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".
Perubahan (amandemen) UUD 1945
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
42
Sidang
Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
43
Sidang
Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
44
Sidang
Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
45
Sidang
Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri
atas Pembukaan dan
pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat
dilihat di dalam pasal
pasal
sebagai berikut :
Negara
Indonesia adalah negara Hukum.
Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3). Negara hukum yang dimaksud adalah
negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka,
menghormati hak asasi mansuia dan prinsip due process of law. Pelaksanaan
kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan
16 ayat. (Bandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya 2 pasal
dengan 2 ayat). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1
UUD 1945). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Sistem
Konstitusional
Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945)
berdasarkan Check and Balances. Perubahan
UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas
kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas
batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan
fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang
hendak dibangun adalah sistem “check and
balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh
undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah,
semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.
Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2, UUD 1945 dilakukan,
yaitu perubahan dari “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR”, menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah
kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan
undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan
kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu kedaulatan
rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya
yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan
kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan
umum.
Tata urutan perundang-undangan RI
Pada era reformasi diadakan tata urutan terhadap peraturan
perundang-undangan sebanyak dua kali, yaitu :
Menurut TAP MPR III Tahun 2000:
·
UUD
1945
·
TAP MPR
·
UU
·
PERPU
·
PP
·
Keputusan
Presiden
·
Peraturan
Daerah
Menurut
UU No. 10 Tahun 2004:
·
UUD
1945
·
UU/PERPU
·
Peraturan
Pemerintah
·
Peraturan
Presiden
·
Peraturan
Daerah
Sistem Pemerintahan
Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial, bahkan
mempertegas sistem presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab
kepada parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam
pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena
melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam
Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat
mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala
ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan
dalam Undang-Undang Dasar.
Kekuasaan
negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan
anggota Dewan
Perwakilan
Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai
berikut
:
1
Mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2
Melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden
3
Dapat
memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
UUD
Presiden
ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.
Masih relevan dengan jiwa Pasal 3
ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan
sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi Presiden dan wakil presiden
dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman
Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun. Tetapi, sesuai
dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) presiden dan wakil presiden akan
dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Presiden
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara
(Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d.
22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih
relevan. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan
sistem presidensial.
Menteri
negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya
diatur dalam undang-undang (Pasal 17).
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh
undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatanya
(Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak
angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).
Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian
menggunakan sistem multipartai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar